Memahami Ekonomi Kerakyatan

 

pasar apung

Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi sudah ditakdirkan dari sananya akan selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Memang, jumlah kebutuhan manusia yang satu akan berbeda dengan jumlah kebutuhan manusia yang lain. Beberapa faktor berikut yang mempengaruhi perbedaan jumlah kebutuhan itu, di antaranya:

  • Faktor ekonomi
  • Faktor lingkungan sosial budaya
  • Faktor fisik
  • Faktor pendidikan
  • Faktor moral

Didorong oleh pemenuhan kebutuhan manusia tersebut, setiap manusia akan melakukan tindakan ekonomi, yaitu setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik, dan paling menguntungkan. Akibatnya, tindakan ekonomi manusia yang satu akan berbenturan dengan tindakan ekonomi manusia yang lain sehingga mengantarkan manusia secara alamiah ke dalam sebuah persaingan. Keniscayaan adanya persaingan itu tidak seharusnya membuat tatanan kehidupan menjadi berantakan. Negara harus memiliki sebuah konsep yang benar supaya persaingan itu bisa dikelola menjadi sebuah persaingan yang sehat.

Ada berbagai status di dalam masyarakat. Secara garis besar, ada yang miskin dan ada yang kaya, ada yang terpelajar ada yang kurang terdidik, ada yang kuat dan ada yang lemah, dan lain sebagainya. Merujuk kepada persaingan yang terjadi dalam bidang ekonomi, akan selalu ada kelompok yang tercukupi semua kebutuhan ekonominya, ada yang tercukupi sebagian kebutuhan ekonominya, dan ada pula yang sangat sulit mencukupi kebutuhan ekonominya. Di mana rakyat kecil akan diposisikan?

Rakyat kecil adalah kelompok manusia yang paling lemah dalam suatu negara, sehingga mereka lah yang paling mungkin menderita kekalahan di dalam persaingan yang terjadi. Kelemahan mereka itu bisa meliputi berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, politik, sosial budaya, dan bahkan hukum. Realitasnya, mereka lah yang menjadi penghuni terbanyak di dalam suatu negara. Artinya, kesejahteraan mereka merupakan cermin kesejahteraan yang hakiki dari sebuah negara.

Rakyat (bahasa Inggris: peoples) adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rakyat dimaknai sebagai: rak·yat n1 penduduk suatu negara: segenap — Indonesia berdiri di belakang pemerintah; 2 orang kebanyakan; orang biasa: bioskop untuk –; 3kl pasukan (balatentara): maka raksasa itu pun terbang diiringkan segenap — lengkap dng senjatanya; 4cak anak buah; bawahan: Lurah harus melindungi — nya; Sementara itu kerakyatan diartikan sebagai: ke·rak·yat·an n1 segala sesuatu yg mengenai rakyat; 2 demokrasi; 3ark kewarganegaraan.

Di dalam konstitusi negara Indonesia disebutkan hak ekonomi dasar yang seharusnya didapatkan oleh seluruh rakyat, yaitu: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

Demi mewujudkan kesejahteraan itu, maka digagaslah sebuah ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk bisa berpihak kepada rakyat kecil. Model ekonomi seperti ini diharapkan bisa diterapkan secara pas dengan kondisi negara Indonesia dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ekonomi semacam ini dipilih karena penghargaan kepada kemanusiaan, penghargaan kepada perbedaan, dan juga penghargaan kepada kebebasan yang dibingkai dalam kerangka tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial.

 

Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan nomos yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Kata “ekonomi” merupakan kata serapan dari bahasa Yunani Kuno οἰκονόμος yang bermakna “pengelolaan rumah tangga”. Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu οἶκος (“rumah”) and νέμω (“pengelolaan; distribusi”). Makna ekonomi yang banyak digunakan saat ini, yaitu ekonomi sebagai sebuah sistem yang digunakan di sebuah negara atau wilayah, baru berkembang pada abad ke-19 atau ke-20.

Pada dasarnya, setiap manusia berhak untuk melakukan tindakan ekonomi demi tercapainya motif ekonominya. Dalam praktiknya ada berbagai macam motif ekonomi yang mendasarinya melakukan tindakan ekonomi, di antaranya:

  • Motif memenuhi kebutuhan
  • Motif memperoleh keuntungan
  • Motif memperoleh penghargaan
  • Motif memperoleh kekuasaan
  • Motif sosial / menolong sesama

Apabila pengertian ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas diterima apa adanya tanpa filter perlindungan hak dasar manusia, serta harus dipaksakan untuk memenuhi motif ekonomi manusia tanpa pandang bulu, maka yang akan terjadi adalah praktik ekonomi yang bebas melakukan persaingan tanpa batas. Setiap manusia adalah pelaku ekonomi yang bebas melakukan segala hal yang dianggap perlu demi tercapainya tujuan rumah tangga ekonominya. Di dalam persaingan bebas seperti ini setiap manusia dianggap memiliki kekuatan yang sama, modal yang sama, dan relasi yang sama. Padahal, anggapan itu hanya terjadi di dalam teori, bukan di dalam keadaan yang sesungguhnya.

Keadaan sosial ekonomi manusia di suatu negara tentu saja tidak bisa dianggap semuanya sama. Untuk bersaing secara bebas tentu saja rakyat kecil tidak akan sanggup melakukannya tanpa payung keadilan yang melindunginya. Dengan demikian, negara sebagai pelindung warganya harus menciptakan sebuah sistem yang menjamin bahwa ketidaksamaan potensi yang dimiliki setiap warga negara tidak membuat beberapa kelompok pemilik modal besar dan pemilik faktor-faktor produksi mendominasi perekonomian kelompok rakyat kecil yang merupakan bagian terbesar penduduk sebuah negara.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang pelaksanaan kegiatannya, pengawasannya, dan hasil dari kegiatan ekonominya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ekonomi kerakyatan juga merupakan suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain, ekonomi kerakyatan adalah suatu kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.

Guru Besar FE UGM (alm) Prof. Dr. Mubyarto, menyatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

 

Tujuan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan bertujuan untuk: membangun negara yang berdikari secara ekonomi, yang berdaulat secara politik, serta memiliki berkepribadian yang berkebudayaan, mendorong pemerataan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan, dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional.

Selain itu, negara juga harus memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai bentuk empati negara kepada warga negaranya yang tersisih. Bagaimanapun orang-orang yang benar-benar tidak mampu bersaing secara ekonomi seperti ini adalah tanggung jawab negara untuk menjamin kehidupannya. Melalui ekonomi kerakyatan, setahap demi setahap, mereka diajak untuk bisa berperan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sehingga di kemudian hari mereka bisa dientaskan dari kelemahan mereka untuk menjadi lebih baik secara ekonomi.

Ekonomi kerakyatan memungkinkan rakyat sebagai warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia yang semuanya dijamin oleh negara. Jadi, ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah sebuah praktik ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Keberpihakan itu diwujudkan dalam sebuah sistem perlindungan kepada rakyat secara ekonomi. Negara menetapkan bahwa di tengah perbedaan status social dan ekonomi yang ada, rakyat tetap harus diberikan haknya untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan dasarnya.

Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di negara-negara kawasan Eropa ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Salah satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, ternyata banyak rakyat di lapisan bawah tidak selalu dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang diharapkan itu. Bahkan di kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. Dari pengalaman ini, akhirnya dikembangkan berbagai alternatif terhadap konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia pelakunya.

 

Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

Terdapat sejumlah peran negara yang terlihat di dalam ekonomi kerakyatan. Rakyat tidak dibiarkan berjuang sendiri tanpa pendampingan dan perlindungan. Berikut beberapa cirri sistem ekonomi kerakyatan:

  • Yang menguasai kebutuhan hidup masyarakat adalah negara atau pemerintah negara tersbut. Misalnya seperti: bahan bakar minyak, air, dan sumber daya alam yang lainnya.
  • Peran negara di ekonomi ini sangatlah penting akan tetapi tidak dominan, dan begitu juga peran dari pihak swasta yang posisinya memang penting akan tetapi tidak mendominasi juga. Sehingga tidak mungkin terjadi kondisi sistem ekonomi liberal ataupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yaitu pemerintah dan swasta hidup berdampingan secara damai dan saling men-support satu sama lain.
  • Di dalam ekonomi kerakyatan, masyarakat adalah bagian yang sangat penting, karena kegiatan produksi yang dilakukan, diawasi dan dipimpin oleh anggota masyarakat.
  • Buruh maupun modal tidak mendominasi perekonomian sebab ekonomi ini didasari atas asas kekeluargaan.

Dibandingkan dengan sistem ekonomi yang memaksakan rakyat terjun ke dalam mekanisme pasar bebas, sistem ekonomi kerakyatan memiliki beberapa kelebihan:

  • Rakyat yang kurang mampu bisa mendapatkan perlakuan hukum yang sama dan adil dalam masalah perekonomian.
  • Pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada rakyat kecil melalui berbagai macam program operasional yang nyata.
  • Sistem ekonomi ini dapat mewujudkan kedaulatan rakyat.
  • Dapat merangsang kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat sekaligus dapat melahirkan jiwa kewirausahaan.
  • Transaksi antara produksi, distribusi, dan konsumsi sangat baik.
  • Hubungan antara produksi, distribusi dan juga konsumsi akan saling membutuhkan dan sangat baik.

 

Penerapan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat kebanyakan secara swadaya dalam melakukan kegiatan atau usaha mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Konvensi ILO 169 tahun 1989 menerjemahkan ekonomi kerakyatan sebagai ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannnya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sistem antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lain-lain kegiatan di sekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Semua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada.

Pembangunan yang dilakukan dalam ekonomi kerakyatan berorientasi kepada rakyat dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi, dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik di antara sentra dan pelaku usaha masyarakat. Sebagai suatu jejaring, ekonomi kerakyatan diusahakan untuk siap bersaing dalam era globalisasi, dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga-lembaga bisnis internasional. Ekonomi kerakyatan menggunakan sistem kepemilikan koperasi dan publik. Ekonomi kerakyatan sebagai antitesis dari paradigma ekonomi konglomerasi berbasis produksi massal.

Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomotif, melainkan pada paradigma fondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing, ataupun perusahaan konglomerasi. Peningkatan kesejahteraan rakyat sudah seharusnya didasarkan kepada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, usaha pertanian rakyat, serta peran koperasi sejati, yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat.

Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *