Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah dimiliki seorang manusia sejak ia berada di dalam kandungan. HAM berlaku secara universal di seluruh dunia. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA). Berikut beberapa ahli yang sesuai dengan kepakaran mereka telah mendefinisikan tentang pengertian hak asasi manusia yang bisa dijadikan rujukan.

Menurut Oemar Seno Aji (1966), HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insane ciptaan Allah swt, seperti: hak hidup, keselamatan, kebebasan, dan kesamaaan sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan holy area. Sedangkan menurut Kuncoro (1976), HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya. Sementara itu, menurut G. J. Wollhof, HAM adalah sejumlah hak yang berakat pada tabiat setiap pribadi manusia, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Apabila dirangkum dari berbagai macam hak asasi yang terdapat dalam diri seorang manusia, terdapat 3 hak asasi manusia yang paling fundamental (pokok), yaitu:
a. Hak Hidup (life)
b. Hak Kebebasan (liberty)
c. Hak Memiliki (property)

Sementara itu, HAM tercantum di dalam UUD 1945 baik di Pembukaan maupun di batang tubuh UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

1) Pembukaan UUD 1945
Hak asasi manusia tercantum dalam pembukaan UUD 1945:
a) Alinea I : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah haak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
b) Alinea IV : “… Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial …”

2) Batang Tubuh UUD 1945
Secara garis besar hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang dapat dikelompokkan menjadi:
a) Hak dalam bidang politik (pasal 27 (1) dan 28),
b) Hak dalam bidang ekonomi (pasal 27 (2), 33, 34),
c) Hak dalam bidang sosial budaya (pasal 29, 31, 32),
d) Hak dalam bidang hankam (pasal 27 (3) dan 30).

HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya Perang Dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang berada di dalam jurisdiksinya, termasuk orang asing sekali pun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikkan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.

Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenannya bukan sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. Malahan, peran komunitas internasional sangat pokok dalam perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana telah sering dibuktikan sejarah umat manusia di banyak belahan dunia.

 

Sejarah Hak Asasi Manusia

HAM lahir sejak manusia sadar akan hak yang dimilikinya dan kedudukannya sebagai subjek hukum. Akan tetapi HAM baru mendapat perhatian penyelidikan ilmu pengetahuan, sejak HAM mulai berkembang dan mulai diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya, yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh entitas bentukan masyarakat yang dinamakan negara (state).

Sejarah asal mula hak asasi manusia berawal dari Eropa Barat yaitu negara Inggris. Tonggak pertama kewenangan hak asasi ialah pada tahun 1215 saat kelahiran Magna Charta. Dalam Magna Charta dijelaskan raja tidak lagi betindak sewenang-wenang dan harus mendapat persetujuan para bangsawan.

Perkembangan berikutnya Revolusi Amerika (1776), dan Revolusi Perancis (1789). Dua buah revolusi abad ke XVIII ini besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan hak asasi manusia. Pada tahun 1789, Revolusi Perancis muncul dalam rangka membebaskan warga negara Perancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang penguasa tunggal negara (absolute monarchie) di Perancis pada waktu itu (Raja Louis XVI). istilah yang digunakan pada waktu itu adalah “droit de I’homme” yang artinya hak manusia, di dalam bahasa Inggris disebut “Human Rights” atau ”Mensen Rechten” dalam bahasa Belanda. Sedangkan dalam bahasa Indonesia diistilahkan sebagai “Hak-Hak Kemanusiaan” atau lebih dikenal dengan istilah “Hak-hak Asasi Manusia”.

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai warga Negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

 

Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Hak-hak asasi manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)

Hak Asasi Pribadi adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif dalam organisasi atau perkumpulan dan sebagainya.

Contohnya:

  • Hak Kebebasan dalam mengutarakan atau menyampaikan pendapat.
  • Hak Kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan memeluk atau memilih agama.
  • Hak Kebabasan dalam berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat.
  • Hak Kebabasan dalam memilih, menentukan organisasi, dan aktif dalam organisasi tersebut.

Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)

Hak Asasi Ekonomi adalah Hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu.

Contohnya:

  • Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam membeli.
  • Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak
  • Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki sesuatu
  • Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang layak
  • Hak Asasi Ekonomi tentang kebebasan dalam melakukan transaksi
  • Hak Asasi Ekonomi dalam bekerja

Hak Asasi Hukum (Rights Of Legal Equality)

Hak Asasi Hukum adalah hak untuk mendapatkan perlakukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Contohnya:

  • Hak dalam mendapatkan layanan dan perlindungan hukum
  • Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan.
  • Hak yang sama dalam proses hukum
  • Hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum

Hak Asasi Politik (Politik Rights) 

Hak Asasi Politik adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dan hak untuk dipilih, mencalonkan sebagai bupati atau gubernur, dan memilih dalam suatu pemilu, misalnya memilih bupati, gubernur, atau presiden), hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya.

Contohnya:

  • Hak Asasi Politik dalam memilih dalam suatu pemilihan contohnya pemilihan presiden dan kepala daerah
  • Hak Asasi Politik dalam dipilih dalam pemilihan contohnya pemilihan bupati atau presiden
  • Hak Asasi Politik tentang kebebasan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
  • Hak Asasi Politik dalam mendirikan partai politik
  • Hak Asasi Politik dalam membuat organisasi-organisasi pada bidang politik
  • Hak Asasi Politik dalam memberikan usulan-usulan atau pendapat yang berupa usulan petisi.

Hak Asasi Sosial dan Budaya (Social and Culture Rights)

Hak Asasi Sosial dan Budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.

Contohnya:

  • Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak
  • Hak untuk mendapat pelajaran
  • Hak untuk memilih, menentukan pendidikan
  • Hak untuk mengembangkan bakat dan minat
  • Hak untuk mengembangkan hobi
  • Hak untuk berkreasi

Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)

Hak Asasi Peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights), misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, dan penggeledahan.

Contohnya:

  • Hak mendapatkan perlakukan yang adil dalam hukum
  • Hak mendapatkan pembelaan dalam hukum
  • Hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan

 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kasus Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) Dunia Internasional: Penjajahan Israel kepada Palestina 
Israel merupakan wilayah yang terbentuk dari perkumpulan orang-orang Yahudi yang mengungsi ke wilayah Palestina. Orang-orang Yahudi kemudian mendeklarasikan sebuah negara bernama Israel. Israel sedikit demi sedikit mulai memperluas wilayahnya dengan mengusir penduduk asli. Dengan bantuan Amerika Serikat, Israel kini dapat menguasai sebagian besar dari wilayah Palestina, sedangkan Palestina kini hanya wilayah kecil di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Israel selalu melakukan penyerangan langsung terhadap Palestina, sehingga ribuan warga Palestina menjadi korban tak terkecuali relawan yang membantu ikut menjadi korban. Palestina kini berjuang untuk mendapatkan pengakuan dunia sebagai sebuah negara. Namun demikian, diakuinya Palestina tidak menghentikan konflik tersebut, dan berkali-kali hukum internasional tetap dilanggar oleh Israel. Sebagai badan dunia tertinggi di dunia, tidak ada ketegasan yang ditunjukkan PBB sama sekali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *