Kontroversi Reklamasi Teluk Jakarta

Apa itu Reklamasi?

Menurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, to reclaim yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia terbitan PT. Gramedia disebutkan arti reclaim sebagai menjadikan tanah (from the sea). Masih dalam kamus yang sama, arti kata reclamation diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Para ahli belum banyak yang mendefinisikan atau memberikan pengertian mengenai reklamasi pantai. Kegiatan reklamasi pantai merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu  lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu tipologi ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang alam daratan.(Maskur, 2008).

Reklamasi lahan, atau biasanya dikenal sebagai reklamasi saja. Reklamasi dikenal sebagai pengisian tanah (land fill) untuk proses menciptakan lahan baru di laut, dasar sungai, atau danau. Tanah yang direklamasi ini dikenal dengan tanah reklamasi. Sedangkan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia tahun 1990, reklamasi dimaknai sebagai suatu kegiatan atau proses memperbaiki daerah atau areal yang tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia antara lain untuk sarana dan prasarana baru seperti pelabuhan, bandara, kawasan perindustrian, pemukiman, sarana sosial, rekreasi dan sebagainya.

Reklamasi juga diartikan sebagai suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan yang mengubah wilayah perairan pantai menjadi daratan yang dimaksudkan untuk mengubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh oleh genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air) (Wisnu Suharto, 2008).

Dalam peraturan yang berlaku di negara Indonesia, Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengungkapkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Pengertian ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 mengenai Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Sedangkan di dalam sejumlah yurisdiksi lain, termasuk bagian dari Amerika Serikat, istilah “reklamasi” dapat merujuk pada mengembalikan tanah yang terganggu ke keadaan yang membaik. Di Alberta, Kanada, misalnya, reklamasi didefinisikan oleh pemerintah provinsi sebagai “Proses untuk mengubah lahan yang terganggu menjadi bekas atau penggunaan produktif lainnya.” Di Oceania, kegiatan reklamasi ini sering disebut sebagai rehabilitasi lahan.

Reklamasi lahan dapat dicapai dengan sejumlah metode yang berbeda. Metode yang paling sederhana hanya dengan mengisi area dengan sejumlah besar batu berat dan/atau semen, kemudian diisi dengan tanah liat dan tanah sampai ketinggian yang diinginkan tercapai. Prosesnya disebut “infilling” dan material yang digunakan untuk mengisi ruang secara umum disebut “infill”. Pengeringan lahan basah terendam sering digunakan untuk merebut kembali lahan untuk penggunaan pertanian. Pencampuran semen biasanya digunakan dalam situasi di mana material yang dipindahkan oleh pengerukan atau pengeringan dapat terkontaminasi dan karenanya perlu dikandung.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa reklamasi adalah usaha pembentukan lahan baru dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Sedangkan reklamasi pantai dapat diartikan sebagai usaha pembentukan lahan baru baik yang menyatu dengan wilayah pantai atau pun yang terpisah dari pantai dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi.

 

Contoh reklamasi di Indonesia

deme-group.com

Beberapa wilayah yang direncanakan sudah dan akan dilakukan reklamasi antara lain adalah:

  1. Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
  2. Reklamasi Teluk Benoa Bali.
  3. Reklamasi Panati Losari Makasar.
  4. Reklamasi Pelabuhan Balik Papan.
  5. Reklamasi Dermaga Logistik Balik Papan.
  6. Reklamasi Teluk Palu Sulawesi Tengah.
  7. Reklamasi Pulau Nipa Kepulauan Riau.

 

Manfaat dan Tujuan Reklamasi

Pembangunan kembali pantai adalah proses perbaikan pantai dengan menggunakan material seperti pasir atau lumpur dari pedalaman. Ini bisa digunakan untuk membangun pantai yang mengalami erosi dari drift lepas pantai. Ini menghentikan pergerakan material pantai asli melalui drift sepanjang pantai dan mempertahankan pemandangan alami ke pantai. Meski bukan solusi jangka panjang, harganya murah dibandingkan dengan jenis pertahanan pantai lainnya.

Tujuan reklamasi adalah untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lain. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu.

Sedangkan menurut max wagiu 2011 tujuan dari program reklamasi yaitu:

  1. Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat gelombang laut
  2. Untuk memperoleh tanah baru di kawasan depan garis pantai untuk mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai benteng perlindungan garis pantai
  3. Untuk alasan ekonomis, pembangunan atau untuk mendirikan konstruksi bangungan dalam skala yang lebih besar.

Reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Reklamasi dilakukan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru. Selain reklamasi, alternatif lain dari kebutuhan lahan adalah pemekaran ke arah vertikal dengan membangun gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah susun.

Kebutuhan dan juga manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, aspek pengelolaan pantai dan ekonomi (Farchan, 2008). Tata ruang suatu wilayah tertentu kadang membutuhkan untuk direklamasi agar dapat berdaya dan berhasil guna. Untuk pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan, industri, wisata atau pun pemukiman yang perairan pantainya dangkal wajiblah untuk direklamasi agar bisa dimanfaatkan. Terlebih kalau di area pelabuhan itu, reklamasi menjadi suatu kebutuhan mutlak untuk pengembangan fasilitas pelabuhan, tempat bersandar kapal, pelabuhan peti-peti kontainer, pergudangan dan mengurangi kepadatan yang menumpuk di kota dan menciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pengembang, tidak berada di bantaran sungai maupun pantai.
Reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu negara/kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dan lain-lain. Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain.
Sebagai proses perubahan yang terencana, jelas bahwa masalah sosial yang timbul bukan merupakan hal yang ikut direncanakan. Oleh sebab itu, maka lebih tepat disebut sebagai efek sampingan atau dampak dari proses pembangunan masyarakat. Mengingat bahwa gejala sosial merupakan fenomena yang saling terkait, maka tidak mengherankan jika perubahan yang terjadi pada salah satu atau beberapa aspek, yang dikehendaki atau tidak dikehendaki, dapat menghasilkan terjadinya perubahan pada aspek yang lain. Terjadinya dampak yang tidak dikehendaki itulah yang kemudian dikategorikan sebagai masalah sosial.

 

Dampak Negatif Reklamasi

Pengeringan lahan basah untuk pembajakan, misalnya, adalah bentuk perusakan habitat. Di beberapa bagian dunia, proyek reklamasi baru dibatasi atau tidak diizinkan lagi, karena undang-undang perlindungan lingkungan. Proyek reklamasi memiliki dampak negatif yang kuat pada populasi pesisir, walaupun beberapa spesies dapat memanfaatkan wilayah yang baru dibuat tersebut .

Tanah reklamasi sangat rentan terhadap likuifaksi tanah selama gempa bumi, yang dapat memperkuat jumlah kerusakan yang terjadi pada bangunan dan infrastruktur. Subsidence adalah masalah lain, baik dari pemadatan tanah di lahan yang terisi, dan juga saat lahan basah diliputi oleh tanggul dan dikeringkan untuk membuat Polder. Rawa-rawa yang dikeringkan pada akhirnya akan tenggelam di bawah permukaan air di sekitarnya, meningkatkan bahaya dari banjir.

Dampak negatif dari proses reklamasi pada lingkungan meliputi dampak fisik seperti halnya perubahan hidro-oseanografi, sedimentasi, peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir dan genangan di wilayah pesisir, rusaknya habitat laut dan ekosistemnya. Selain itu, reklamasi juga akan berdampak pada perubahan sosial ekonomi seperti kesulitan akses publik ke pantai, berkurangnya mata pencaharian.

Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari dilakukannya Reklamasi Pantai, yaitu potensi banjir, ketersediaan bahan urugan, perubahan pemanfaatan lahan, ketersediaan air bersih, pencemaran udara, sistem pengolahan sampah, pengelolaan sistem transportasi dan pengaruhnya terhadap kegiatan-kegiatan yang telah ada seperti pada masyarakat pesisir yang kemudian tersingkir akibat penggusuran atau hilangnya mata pencahariannya sebagai nelayan akibat adanya reklamasi pantai yang menyebabkan hilangnya biota laut.

 

Reklamasi Teluk Jakarta

Seiring dengan pergantian gubernur Jakarta dari rezim yang mendukung reklamasi kepada rezim yang menolak reklamasi, wacana jadi atau tidaknya reklamasi akan menjadi medan pertempuran yang sangat hebat. Pihak yang mendukung dan pihak yang menolak sama-sama mempunyai argumentasi untuk membenarkan pendapatnya. Akhirnya, akan ditentukan mana yang akan menang nantinya.

Masalah yang dikandung dalam perseteruan reklamasi teluk Jakarta barangkali akan menjadi yang sangat kompleks daripada sekadar yang dipaparkan di atas. Reklamasi Teluk Jakarta tidak sekadar tentang kerusakan lingkungan dan hilangnya mata pencaharian puluhan ribu nelayan yang selama ini mencari ikan di Teluk Jakarta. Di dalamnya ada perebutan kepentingan politik dan ekonomi yang jauh lebih luas. Bahkan, tidak bisa dipungkiri masalah kedaulatan negara juga memegang porsi yang cukup besar, mengingat pangsa pasar yang dibidik dalam promosi yang telah dilakukan lebih ditujukan kepada pasar luar negeri, khususnya penduduk China.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *